WFH Efektif Tekan Angka Corona di Kantor, Pekerja Tetap Sehat dan Aman

Foto: Ilustrasi/Internet

Meningkatnya lagi angka Covid-19 dari klaster perkantoran di DKI Jakarta, sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama dan menyadari bahwa pandemi belumlah usai. Tak heran jika imbauan mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kembali mengemuka.

Imbauan tersebut salah satunya dating dari Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman. Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan WFH.

Pengetatan kebijakan WFH cukup efektif untuk menekan angka corona dan mengurangi penyebarannya di klaster perkantoran. Hal ini juga sejalan dengan semangat Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sedunia yang selalu diperingati setiap 28 April 2021.

"Imbauan saya adalah semua instansi mau itu Jakarta, (kantor) pemda maupun kementerian. Pokoknya (kantor) yang ada di Jakarta termasuk kota besar lainnya di Indonesia, berlakukan WFH itu," kata Dicky seperti dilansir dari Kompas.com.

Menurut Dicky, WFH sangat penting untuk menekan klaster perkantoran di DKI Jakarta karena WFH bisa mengurangi interaksi dan potensi orang untuk tertular.

Ia bahkan mengingatkan kepala instansi baik pemerintah maupun swasta yang mulai mewajibkan pegawai atau karyawannya untuk bekerja di kantor atau work from office (WFO) agar tidak lupa dengan bahaya Covid-19. Terlebih jika berpikir apabila sudah divaksin, berarti karyawan sudah boleh masuk sepenuhnya.

"Sudah divaksin (pekerja) disuruh masuk, itu salah! Karena harus dipahaminya begini, orang yang sudah divaksinasi bukan tidak mungkin terinfeksi, tetap bisa," kata Dicky seperti dilansir detik.com.

"Adanya mekanisme pertemuan offline, meeting-meeting di tengah situasi yang belum terkendali itu salah, walaupun sudah divaksinasi itu tidak jadi pembenaran," jelasnya sambil menekankan vaksinasi harus berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, Dicky juga mendesak agar Pemprov DKI tidak tergoda memberikan kelonggaran saat tren kasus Covid-19 menurun. "Harus (perketat kembali) WFH ini, kita jangan dikit-dikit karena tren menurun langsung pelonggaran dimana-mana," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun instagramnya @dkijakarta menyebut penularan Covid-19 meningkat di perkantoran yang karyawan atau pegawainya sudah menjalani vaksinasi Covid-19.

"Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19," tulis Pemprov DKI pada Minggu (25/4/2021).

Klaster perkantoran disebut mengalami peningkatan dalam seminggu terakhir. Pemprov DKI mencatat pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran. Sedangkan pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

Butuh pengawasan ketat Satgas Internal

Terkait meningkatnya kasus Covid-19 dari klaster perkantoran, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta meminta perkantoran meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dari Satuan Tugas Internal yang mereka bentuk.

"Kami minta kepada Satgas yang ada di kantor supaya menjalankan tugas sebagaimana yang sudah ditentukan," kata Kepala Satpol PP DKI Arifin seperti dilansir dari tempo.co.

Arifin menuturkan perkantoran telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas setelah pemerintah melakukan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setelah Pakta Integritas itu ditandatangani mereka diwajibkan membentuk Satgas internal di setiap perusahaan.

"Maka protokol kesehatannya juga harus jalan. Pegawai maksimal 50 persen dan harus jaga jarak. Sebelum masuk suhu juga harus diperiksa," katanya.

Jika ada pelanggaran protokol kesehatan, semestinya Satgas Covid-19 internal perkantoran langsung menegur. "Regulasi yang dibuat itu seharusnya dilaksanakan untuk mencegah penularan Covid-19," ujarnya menambahkan. (*)

*Dari berbagai sumber